Tentang

Seminar Nasional Ekonomi dan Manajemen Bisnis (SENAKOMBIS) adalah seminar nasional tahunan di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Sangihe, bekerja sama dengan CV ODIS Olahdata Integra Solusindo dan Yayasan Kharisma Venti Rahmawati, serta didukung Badan Riset dan Inovasi Nasional, Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung, dan Universitas Terbuka .

Selayang Pandang

2nd Seminar Nasional Ekonomi dan Manajemen Bisnis (SENAKOMBIS)

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor ekonomi dan bisnis. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam inovasi bisnis, inklusi keuangan, serta penguatan daya saing nasional.

Di sisi lain, tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan disrupsi teknologi menuntut adanya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Integrasi antara transformasi digital dan prinsip keberlanjutan menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, Seminar Nasional SENAKOMBIS 2026 diselenggarakan sebagai wadah akademik untuk mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam mendiskusikan isu-isu strategis di bidang ekonomi dan bisnis.

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan pemahaman tentang transformasi ekonomi dan bisnis di era digital.
2. Mengkaji konsep dan praktik bisnis berkelanjutan.
3. Mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah.
4. Menjadi wadah publikasi ilmiah di bidang ekonomi dan manajemen.
5. Mendukung penguatan ketahanan ekonomi nasional

MANFAAT KEGIATAN

1. Bagi Akademisi. Sebagai media publikasi dan pengembangan ilmu.
2. Bagi Mahasiswa. Sarana peningkatan wawasan dan kompetensi.
3. Bagi Praktisi. Menjadi insight strategi bisnis berkelanjutan.
4. Bagi Pemerintah. Sebagai referensi kebijakan berbasis riset.